Pidanaatau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata KARAKTERISTIKHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara lain sebagai berikut: Contoh kasus: Sengketa Tata Usaha Negara yang obyeknya Keputusan Tata Usaha Negara tentang Perintah Pembongkaran Bangunan atau Rumah yang ditempati penggugat. WebsiteResmi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Skip to content. September 27, 2023. Beranda; Tentang Pengadilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan. Pengadilan Tinggi TUN Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban. Contoh Surat Gugatan & Format. Survey. Jumlah Pengunjung MengidentifikasiPutusan Hakim Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Pwt dalam Kasus Hukum Keluarga Diajukan untuk tugas Hukum Perdata Semester 2 Dosen Pengampu. Hormat kuasa Tergugat Winda Valensya Tampubolon S.H CONTOH REPLIK DAN DUPLIK DALAM PERKARA PERDATA Bangkalan, 15, Februari, 2013 REPLIK DALAM PERKARA PERDATA Nomor: 0351/Pdt/G/Thn 2013/PN BKL 4Pedoman Teknis Pengananan Sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara 15 Kewenangan mengadili PTUN1 Perubahan paradigma hukum acara peradilan tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), maka ptun berwenang: 1. Peradilanumum, agama, tata usaha negara, dan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tidak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan, peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusannya final. Beberapahal yang membedakan antara Hukum Acara tersebut antara lain: 1. Objek Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata objek gugatan meliputi perbuatan melawan hukum dan wan prestasi, sedangkan dalam Hukum Acara PTUN objek gugatannya adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Vide pasal 1 angka 3) 2. UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seperti tertuang dalam Pasal 4 UU No.9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa : Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pelaksanaan hukum acara gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Dibawah ini adalah beberapa kasus hukum yang penanganannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut : + PEMBERHENTIAN PNS + PEMBERHENTIAN TNI & POLRI Tenggangwaktu ini tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata kecuali kadaluarsa. Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: Contoh: Permintaan diterima pada tanggal 1 April 2007, badan atau pejabat Tata Usaha Negara wajib memberikan keputusan terhadap permohonan tersebut palng lambat pada tanggal 1 Juni 2007 (keputusan zA1mN.